Formasi Baru KPK Dilantik, IWO Indonesia Dorong Penguatan Integritas dan Kinerja

JAKARTA, 20 Februari 2026 – Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia menyampaikan apresiasi atas pelantikan sembilan pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengisian jabatan strategis tersebut dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam pernyataannya, Ketua Umum IWO Indonesia menegaskan bahwa keberadaan pejabat baru di posisi kunci diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja lembaga, baik dalam aspek penindakan maupun pencegahan.

 Ia menilai, soliditas internal menjadi faktor utama dalam menghadapi dinamika dan tantangan penegakan hukum yang terus berkembang.

“Kami mengucapkan selamat bertugas kepada para pejabat yang telah dilantik. Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab demi memperkuat kepercayaan publik terhadap KPK,” ujarnya.

Pelantikan yang berlangsung pada 18 dan 20 Februari 2026 itu mencakup tiga pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yakni Asep Guntur Rahayu sebagai Deputi Bidang Penindakan, Aminudin sebagai Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, serta Ely Kusumastuti sebagai Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi.

Selain itu, enam pejabat Pimpinan Tinggi Pratama turut mengisi posisi strategis, masing-masing Tessa Mahardhika sebagai Direktur Penyelidikan, Budhi Sarumpaet sebagai Direktur Penuntutan, Kunto Ariawan sebagai Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Maruli Tua sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, Taryanto sebagai Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi, serta Iskandar Marwanto sebagai Kepala Biro Hukum.

Dalam prosesi pelantikan, pimpinan KPK menekankan bahwa jabatan tersebut bukan sekadar struktur administratif, melainkan tanggung jawab strategis untuk memastikan roda organisasi berjalan efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil yang konkret.

IWO Indonesia berharap, dengan struktur yang semakin lengkap dan profesional, KPK mampu memperkuat sinergi dengan berbagai elemen, termasuk insan pers, guna mengawal transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. 

( Ade Nur )