HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

Musyawarah Desa Srengseng? Babinsa Serka Muksin dan Kapolsek Hadiri Rembuk Stunting & RKPDES 2027, Warga Tuntut Transparansi!


INDRAMAYU – Suasana tegang namun penuh harapan menyelimuti Aula Balai Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, pada Rabu (23/9/2026). Sejak pukul 10.00 WIB, ratusan pasang mata tertuju ke depan ruangan. Bukan karena ada pertikaian fisik, melainkan karena berlangsungnya acara krusial yang menentukan nasib desa setahun ke depan: Musyawarah Desa (Musdes) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027 serta Rembuk Stunting.

Kehadiran sejumlah pejabat tinggi dan aparat keamanan menjadi sorotan utama dalam kegiatan ini. Camat Krangkeng, Bapak Indra Mulyana AP., M.Si., tampak serius memimpin jalannya musyawarah. Kehadirannya disambut antusias oleh Kuwu Desa Srengseng, Bapak Tohir, beserta seluruh perangkat desa yang hadir lengkap. Namun, yang paling mencuri perhatian warga adalah kehadiran dua sosok "penjaga keamanan" desa, yakni Serka Muksin (Babinsa Koramil setempat) dan Briptu Fadil (Bhabinkamtibmas).

Kehadiran Serka Muksin dan Briptu Fadil bukan tanpa alasan. Dalam laporan resmi yang disampaikan kepada Komandan Kodim (Dandim) 0616/Indramayu, kedua aparatur ini hadir untuk memastikan proses demokrasi di tingkat desa berjalan demokratis, aman, dan bebas dari intimidasi. Mereka duduk berdampingan dengan tokoh masyarakat, Ketua BPD Bapak Ayat, serta para pendamping desa, Bapak Iin dan Bapak Nur Zaman, membentuk sebuah forum diskusi yang inklusif dan transparan.

Agenda utama hari itu adalah pembahasan prioritas pembangunan untuk tahun 2027. Warga yang diwakili oleh berbagai elemen masyarakat tidak tinggal diam. Mereka menyuarakan aspirasi terkait infrastruktur, peningkatan ekonomi kreatif, dan yang paling hangat adalah isu penanganan stunting. Melalui sesi "Rembuk Stunting", para orang tua dan kader kesehatan mendesak agar anggaran desa dialokasikan lebih besar untuk program gizi ibu hamil dan balita, mengingat angka stunting masih menjadi tantangan serius di wilayah Krangkeng.

"Bapak-bapak aparat, kami mohon bantuan pengawasannya. Pastikan dana desa benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat kecil, terutama untuk anak-anak kami yang butuh gizi lebih," seru salah satu perwakilan warga dalam forum tersebut. Tanggapan positif datang dari Serka Muksin yang menegaskan bahwa TNI akan terus memantau penggunaan anggaran desa agar sesuai dengan peruntukannya dan tidak diselewengkan.

Selain isu stunting, pembahasan RKPDES 2027 juga menyoroti perbaikan jalan desa dan irigasi pertanian yang rusak akibat cuaca ekstrem tahun sebelumnya. Kuwu Tohir berjanji akan memasukkan usulan warga ke dalam draft akhir rencana kerja, dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.

Meskipun diskusi berlangsung alot dan penuh perdebatan konstruktif, suasana tetap terkendali berkat mediasi yang baik dari Camat Indra Mulyana serta dukungan penuh dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Tidak ada insiden kerusuhan atau aksi protes anarkis. Seluruh peserta musyawarah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, menghargai setiap pendapat yang muncul dari lantai dasar hingga pimpinan rapat.

Hingga kegiatan berakhir sore harinya, suasana di Balai Desa Srengseng kembali kondusif. Warga pulang dengan membawa harapan baru bahwa suara mereka didengar oleh pemerintah desa dan dikawal oleh aparat keamanan. Keberhasilan Musdes ini menjadi bukti bahwa sinergitas antara pemerintah desa, unsur Forkopimcam, tokoh masyarakat, dan warga dapat menciptakan tata kelola desa yang bersih dan akuntabel.

Serka Muksin dalam laporannya menyatakan bahwa selama giat berlangsung, situasi terpantau aman dan lancar. Dokumentasi kegiatan telah dilampirkan sebagai bukti partisipasi aktif TNI dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Langkah preventif seperti ini diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik sosial di masa depan, sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Desa Srengseng.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Babinsa dalam menjaga stabilitas wilayah melalui pendekatan dialogis dan partisipatif.
Posting Komentar