Bongkar Pengawasan Pupuk Subsidi! Anggota Koramil Haurgeulis Turun Tangan Kawal Distribusi Jelang Musim Tanam
Indramayu – Pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi kembali digencarkan menjelang masa tanam kedua (MT-2) tahun 2026. Aparat gabungan yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah turun langsung ke lapangan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kios pupuk tani di wilayah Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Selasa (21/4/2026).
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini dipimpin oleh UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP) Kecamatan Haurgeulis dengan melibatkan Forkopimcam Gantar. Sejumlah desa menjadi sasaran utama pengawasan, yakni Desa Situraja, Desa Gantar, dan Desa Mekarjaya yang dikenal sebagai wilayah sentra pertanian.
Peran aktif anggota Koramil 1615/Haurgeulis menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan ini. Meski diwakili oleh Sertu Sukardi, kehadiran unsur TNI menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal ketahanan pangan serta memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran. Sinergi ini semakin diperkuat dengan keterlibatan pihak kepolisian yang diwakili Bripka Arif Setiaji, serta unsur pemerintahan kecamatan.
Tim monev juga dihadiri Kepala UPTD KPP Haurgeulis, Dr. Misna B, bersama penyuluh pertanian lapangan (PPL), Babinsa, serta perwakilan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA). Kehadiran lintas sektor ini menegaskan bahwa pengawasan pupuk subsidi bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas produksi pangan.
Dalam pelaksanaannya, tim menyisir sejumlah kios pupuk resmi di tiga desa tersebut. Di Desa Situraja, empat kios menjadi fokus pemeriksaan, termasuk Kios Kosambi dan Wana Tani. Sementara di Desa Gantar dan Mekarjaya, beberapa kios lainnya turut diperiksa guna memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.
Pengawasan ini mencakup berbagai aspek krusial. Salah satu fokus utama adalah memastikan ketersediaan stok pupuk subsidi seperti urea, NPK, dan pupuk organik sesuai alokasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk MT-2. Hal ini dinilai penting agar petani tidak mengalami keterlambatan tanam akibat kelangkaan pupuk.
Selain itu, tim juga memastikan ketepatan penyaluran pupuk kepada petani yang berhak. Verifikasi dilakukan berdasarkan data elektronik RDKK (e-RDKK), termasuk identitas petani, luas lahan, hingga jenis komoditas yang ditanam. Langkah ini menjadi upaya konkret mencegah penyelewengan distribusi ke pihak yang tidak berhak.
Pengendalian harga juga menjadi perhatian serius. Tim monev memantau langsung agar kios tidak menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), mengingat tingginya permintaan pada musim tanam kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan lebih.
Tak hanya itu, kesiapan administrasi kios turut diperiksa, mulai dari pembukuan, penggunaan kartu tani atau QR code, hingga sarana pendukung seperti timbangan dan gudang penyimpanan. Sistem digital seperti aplikasi i-Pubers juga menjadi bagian dari evaluasi guna memastikan pelayanan kepada petani berjalan optimal.
Kegiatan ini juga berfungsi sebagai deteksi dini terhadap potensi masalah distribusi. Jika ditemukan keterlambatan pengiriman dari distributor, hal tersebut dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti agar tidak mengganggu kebutuhan pupuk di tingkat petani.
Langkah pengawasan ini dinilai penting untuk melindungi hak petani sekaligus menjaga keberlangsungan kios resmi. Praktik penimbunan, kelangkaan buatan, hingga penjualan paket bundling dengan produk non-subsidi menjadi perhatian khusus yang ingin dicegah sejak awal.
Selain itu, hasil monev akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan alokasi pupuk ke depan. Data serapan pupuk pada musim tanam sebelumnya dibandingkan dengan kebutuhan MT-2 akan menjadi dasar perencanaan distribusi berikutnya.
Hingga pukul 11.30 WIB, kegiatan monitoring dan evaluasi masih berlangsung dalam kondisi aman, tertib, dan lancar. Aparat gabungan terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Dengan pengawasan yang semakin ketat, diharapkan distribusi pupuk bersubsidi di Indramayu dapat berjalan transparan, tepat sasaran, dan mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian di tengah tantangan musim tanam yang semakin kompleks.
