Resmi! Prabowo Subianto Tanda Tangan Perpres Kenaikan Tunjangan Kinerja TNI dan Pegawai Kemenhan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerbitkan dua Peraturan Presiden (Perpres) baru yang mengatur kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kebijakan ini tertuang dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2026 untuk lingkungan TNI dan Perpres Nomor 43 Tahun 2026 untuk pegawai Kemenhan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sektor pertahanan serta menyesuaikan sistem remunerasi dengan tuntutan reformasi birokrasi yang terus berkembang.

Dengan diterbitkannya kedua peraturan tersebut, regulasi lama yakni Perpres Nomor 102 Tahun 2018 (untuk TNI) dan Perpres Nomor 104 Tahun 2018 (untuk Kemenhan) dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemerintah menilai bahwa ketentuan lama sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan organisasi, beban kerja, serta kebutuhan peningkatan motivasi dan profesionalisme aparatur negara di bidang pertahanan.

Besaran Tukin Baru: Dari Prajurit hingga Pejabat Bintang Empat

Kenaikan tunjangan kinerja ini berlaku secara proporsional di seluruh jenjang jabatan, memastikan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh pejabat tinggi, tetapi juga menyentuh prajurit di tingkat paling bawah. Berikut adalah rincian besaran tukin terbaru berdasarkan kelas jabatan:

*   Kepala Staf Angkatan (Bintang 4): Rp48,61 juta per bulan.

*   Kepala Staf Umum TNI dan Wakil Kepala Staf Angkatan (Bintang 3): Rp44,87 juta per bulan.

*   Prajurit Kelas Jabatan 2: Rp2,9 juta per bulan.

*   Prajurit Kelas Jabatan 1: Rp2,5 juta per bulan.

Angka-angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan aturan sebelumnya, khususnya untuk posisi strategis seperti Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Namun, kenaikan juga dirasakan oleh prajurit tamtama dan bintara, yang diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup sehari-hari mereka.

Pencairan Masih Menunggu Aturan Teknis

Meskipun Perpres telah diterbitkan dan memiliki kekuatan hukum tetap, pencairan tunjangan kinerja dengan nominal baru belum dapat dilakukan secara langsung. Saat ini, Kementerian Pertahanan bersama Markas Besar TNI masih dalam proses menyusun aturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) dan Peraturan Panglima TNI. Dokumen-dokumen teknis ini diperlukan sebagai dasar administrasi pembayaran agar sesuai dengan prosedur keuangan negara.

Selain itu, teks lengkap Perpres Nomor 42 dan 43 Tahun 2026 juga masih dalam proses pengunggahan ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Negara untuk dapat diakses secara publik. Masyarakat dan aparatur TNI diminta untuk bersabar menunggu terbitnya petunjuk teknis tersebut sebelum realisasi pembayaran dilakukan.

Dampak Positif bagi Profesionalisme TNI

Kebijakan kenaikan tukin ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat postur pertahanan negara. Dengan kesejahteraan yang lebih terjamin, diharapkan motivasi kerja prajurit dan pegawai Kemenhan akan meningkat, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan profesionalisme, disiplin, dan kualitas pelayanan dalam tugas-tugas operasional maupun administratif. Reformasi birokrasi di lingkungan TNI dan Kemenhan pun diharapkan dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan sumber daya manusia yang sejahtera dan fokus pada tugas pokoknya.