TNI Jadi Penjamin Demokrasi Desa: Babinsa Haurgeulis Kawal Ketat Musyawarah Bersejarah Tukar Guling Aset, 50 Warga Saksikan Sejarah

INDRAMAYU – Demokrasi di tingkat akar rumput kembali menunjukkan taringnya yang tajam dan transparan, dengan kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai garda keamanan sekaligus penjaga integritas proses. Pada Selasa, 8 September 2026, Aula Kantor Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, menjadi saksi bisu dari sebuah momen krusial dalam tata kelola pemerintahan desa. Sebuah Musyawarah Desa (MusDes) Khusus digelar untuk membahas dan menetapkan keputusan strategis terkait "Tukar Guling" aset desa. Kehadiran Sertu Kusnadi, Babinsa setempat, memberikan nuansa wibawa dan ketertiban yang luar biasa, memastikan bahwa setiap suara didengar dan setiap keputusan diambil tanpa tekanan atau intervensi pihak manapun.

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dihadiri oleh sekitar 50 orang perwakilan elemen masyarakat, menciptakan atmosfer yang padat namun tetap kondusif. Hadir dalam forum strategis tersebut adalah Kuwu (Kepala Desa) Haurgeulis, Bapak Isma SD.STP.MM, yang memimpin jalannya rapat dengan tegas. Ia didampingi oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bapak Syamsudin, serta Kasi Trantib Kecamatan Haurgeulis, Bapak Johani SE. Kehadiran unsur kepolisian atau camat mungkin tidak disebutkan secara eksplisit, namun kehadiran Babinsa Sertu Kusnadi telah mewakili kekuatan negara yang siap menjamin keamanan jalannya demokrasi lokal.

Agenda tukar guling aset desa adalah isu yang sensitif dan rawan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Aset tanah atau bangunan desa sering kali menjadi sumber sengketa berkepanjangan antarwarga atau antara warga dengan pemerintah desa. Oleh karena itu, pendekatan militer melalui Babinsa menjadi sangat relevan. Sertu Kusnadi tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi sebagai fasilitator keamanan yang memastikan tidak ada intimidasi, ancaman, atau provokasi selama proses musyawarah berlangsung. Dengan postur tubuh yang tegap dan sikap yang profesional, ia mengingatkan semua pihak bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak warga dan aset milik bersama.

Prosesi acara berjalan dengan khidmat dan penuh rasa hormat terhadap simbol-simbol kenegaraan. Dimulai dengan pembukaan resmi, seluruh peserta berdiri serentak menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Suara lantang para warga desa yang bergema di aula tersebut merupakan bukti cinta tanah air yang tertanam kuat, bahkan dalam urusan administratif sekalipun. Sambutan-sambutan kunci kemudian disampaikan oleh Kuwu Isma dan Ketua BPD Syamsudin. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa. Tukar guling ini bukan untuk kepentingan pribadi segelintir elit desa, melainkan untuk optimalisasi aset demi kesejahteraan masyarakat luas.

Hadir pula berbagai elemen penting seperti Sekretaris Desa, Para Pamong, Kepala Dusun (Kasun), Ketua RW dan RT, serta tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh signifikan di desa. Tidak ketinggalan, perwakilan ibu-ibu dari PKK dan Posyandu juga hadir, menandakan bahwa keputusan ini melibatkan perspektif gender dan kebutuhan dasar keluarga. Partisipasi aktif mereka menunjukkan bahwa MusDes Haurgeulis adalah ruang inklusif di mana semua lapisan masyarakat memiliki hak bicara.

Puncak dari acara adalah penetapan hasil musyawarah dan penandatanganan berita acara kesepakatan. Tanda tangan di atas kertas bukan sekadar tinta, melainkan janji suci untuk menjaga amanah rakyat. Doa penutup yang dipimpin oleh tokoh agama mengikat keputusan tersebut dengan nilai-nilai spiritual, agar apa yang diputuskan hari ini membawa berkah dan manfaat jangka panjang.

Selama kegiatan berlangsung dari awal hingga akhir, situasi terpantau sangat aman, lancar, dan kondusif. Tidak ada gejolak, protes keras, atau tindakan anarkis. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran sentral Babinsa Sertu Kusnadi yang mampu menciptakan rasa aman psikologis bagi para peserta. Kodim 0616/Indramayu kembali membuktikan bahwa TNI adalah mitra strategis dalam pembangunan nasional, mulai dari level desa hingga pusat. Melalui pendampingan seperti ini, TNI membantu memperkuat fondasi demokrasi lokal, mencegah potensi konflik horizontal, dan memastikan bahwa aset desa dikelola untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan oknum. Sebuah prestasi nyata dari prajurit teritorial yang selalu setia pada sumpahnya: Membela Negara, Memajukan Bangsa.