Tekanan Publik Menguat, IWO Gulirkan Gerakan “Bekasi Menggugat”

BEKASI – Tekanan terhadap transparansi dan pembenahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bekasi semakin menguat. Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia menggagas gerakan bertajuk “Bekasi Menggugat” sebagai respons atas dugaan praktik korupsi, ijon proyek, dan gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah.

Gerakan ini mengajak berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis, mahasiswa hingga pengusaha, untuk turut serta mengawal penggunaan anggaran daerah agar terbebas dari kepentingan oknum yang merugikan.

Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menegaskan, pihaknya tidak hanya menyuarakan kritik, tetapi juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan

“Kami membuka layanan pengaduan bagi para pengusaha Bekasi yang merasa tertipu dan dirugikan oleh oknum-oknum yang menjanjikan proyek dengan imbalan uang. Jangan takut, mari kita bersihkan Bekasi dari praktik kotor ini. IWO Indonesia akan mendampingi dan mengawal laporan Anda hingga tuntas,” tegasnya.

Dalam gerakan tersebut, IWO Indonesia menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak Plt Bupati Bekasi untuk segera mencopot pejabat yang diduga terlibat dalam jaringan ijon proyek dan gratifikasi guna memulihkan integritas pemerintahan.

Kedua, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempercepat penanganan perkara gratifikasi APBD Kabupaten Bekasi, termasuk menetapkan tersangka baru berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Ketiga, mendesak Jaksa Agung memberikan klarifikasi resmi terkait penyegelan rumah dinas Kejaksaan Negeri Bekasi oleh KPK agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Selain itu, IWO juga menyoroti nasib para pengusaha lokal yang diduga menjadi korban sistem ijon proyek. Sejumlah pengusaha disebut telah mengeluarkan dana untuk mendapatkan proyek, namun proyek yang dijanjikan tidak pernah terealisasi.

IWO Indonesia menegaskan bahwa gerakan “Bekasi Menggugat” merupakan komitmen jangka panjang dalam mengawal transparansi dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih di Kabupaten Bekasi. 

( Ade Nur )