Musyawarah Desa Singakerta Bahas Penanganan Stunting dan Evaluasi APBDes, Babinsa Kopka Tardi Hadiri Demi Sinergi Pembangunan

INDRAMAYU – Upaya percepatan penurunan angka stunting serta transparansi pengelolaan keuangan desa menjadi fokus utama dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang digelar di Desa Singakerta, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Kegiatan strategis yang berlangsung pada Selasa (15/9/2026) ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, mulai dari unsur Muspika, pemerintah desa, hingga aparat keamanan, untuk membahas tiga agenda krusial: Rembuk Stunting, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester I Tahun 2026, serta Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027.

Musyawarah yang berlangsung dengan khidmat dan tertib ini dipimpin langsung oleh Kuwu Desa Singakerta, Bapak Bagus Waresa, SH. Hadir pula sebagai narasumber dan pengawas jalannya musyawarah adalah Camat Krangkeng, Bapak Indra Mulyana, A.P.M., S.I. Kehadiran camat menunjukkan dukungan penuh pemerintah kecamatan terhadap proses perencanaan dan evaluasi desa yang akuntabel. Dalam sambutannya, Camat Krangkeng menekankan pentingnya data yang valid dalam penanganan stunting, mengingat isu gizi buruk dan pertumbuhan anak terhambat masih menjadi tantangan nasional yang harus diselesaikan hingga ke tingkat desa.

Salah satu poin penting dalam agenda "Rembuk Stunting" adalah penyamaan persepsi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan. Para peserta diajak untuk berkomitmen meningkatkan kualitas asupan gizi bagi ibu hamil dan balita, serta memperbaiki sanitasi lingkungan. Hal ini sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat dan daerah untuk mencetak generasi emas Indonesia yang sehat dan cerdas.

Selain isu kesehatan, musyawarah juga mengevaluasi kinerja keuangan desa melalui laporan realisasi APBDes Semester I Tahun 2026. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bapak Daryono, bersama seluruh anggota BPD, turut aktif mengkritisi pos-pos pengeluaran untuk memastikan tidak ada penyelewangan anggaran. Transparansi ini dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kepemimpinan desa.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut unsur keamanan yang memberikan jaminan ketertiban selama proses diskusi berlangsung. Kopka Tardi, Babinsa Desa Singakerta, dan Aipda Rivai, Bhabinkamtibmas setempat, tampak sigap memantau situasi. Kehadiran mereka bukan hanya untuk menjaga keamanan fisik, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik tanpa adanya intimidasi atau konflik horizontal. Sinergi antara TNI, Polri, dan Pemerintah Desa ini menjadi pondasi kuat bagi terciptanya stabilitas sosial di wilayah Desa Singakerta.

Turut hadir dalam musyawarah adalah tokoh-tokoh kunci desa seperti Bapak Sono (Lura/Lurah adat/setempat), Bapak Wadira (Bekel/Pembantu Kepala Desa), serta seluruh perangkat desa lainnya. Partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan lokal ini menjamin bahwa rencana pembangunan untuk tahun 2027 nantinya akan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga, baik itu perbaikan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, maupun layanan sosial.

Selama kegiatan berlangsung, suasana terpantau aman, kondusif, dan demokratis. Para peserta berdiskusi dengan semangat kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Hasil dari musyawarah ini akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Desa Singakerta dalam menyusun kebijakan dan anggaran untuk periode berikutnya.

Kopka Tardi dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas kelancaran acara. "Kehadiran Babinsa dalam setiap forum musyawarah desa adalah wujud nyata pendampingan TNI terhadap program pemerintah. Kami berharap hasil rembuk stunting dan penetapan RKPDes ini dapat dilaksanakan dengan baik demi kesejahteraan warga Singakerta," pungkasnya.

Dengan selesainya musyawarah ini, Desa Singakerta selangkah lebih maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, khususnya dalam upaya memutus rantai stunting sejak dini.